Berita / Berita Keimigrasian

Berita Keimigrasian

Singaraja, — Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria bernama Charles George Albert, diamankan petugas Imigrasi Kelas II Singaraja, pada Rabu (2/5) lalu.

Charles diamankan lantaran terbukti menggunakan data permohonan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) diduga tidak sah.

Dokumen permohonan diduga tidak sah diantara berupa paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Thomas Aries Munandar ketika ditemui mengatakan, Charles diamankan petugas Imigrasi saat mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi Singaraja.

Kala itu, petugas loket curiga karena data permohonan penerbitan DPRI atas nama Komang Eli Agus Hermanto, Nomor KTP 5108042507120003 diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi Bali tidak sesuai dengan fisik pemohon.

Lebih janggal, sambung Thomas, pengajuan berkas permohonan dilakukan oleh Desak Putu Rika Kurniasih, mengaku sebagai istri pemohon.

Nah, ketika dilakukan proses wawancara oleh Kasubsi Lantas, Charles berusaha mengelabuhi petugas, dengan alasan tidak bisa bicara dan sedang mengalami gangguan pendengaran, akibat kecelakaan.

“Awalnya ngaku sebagai warga negara Indonesia. Namun, setelah kami gunakan tekhnik-tekhnik tertentu, sampai suruh dia menulis. Akhirnya dia pun mengaku, sebagai WNA asal Nigeria,” ungkap Thomas, Jumat (4/5).

Thomas memaparkan, Charles menggunakan data diri berupa KTP dengan nomor 5108042507120003 atas nama Komang Eli Agus Hermanto, satu lembar KK dengan nomor 5108042507120003 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Buleleng tertanggal 28 Januari 2013, dan satu lembar akte kelahiran dengan nomor 303/ist/Bjr/2007 tertanggal 12 Juli 2007.

Mendapati data tersebut, pihak imigrasi langsung melakukan penelusuran terhadap dokumen yang dimiliki Charles.

Hasilnya, petugas imigrasi menemukan paspor Charles sebagai warga negara Nigeria, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2015 dan berakhir pada 7 Januari 2020.

Hanya saja, ijin tinggal Charles sudah kadaluwarsa karena masa berlaku sudah habis pada September 2017 lalu.

“Selama ini dia (Charles) tinggal di Ubud. Masuk bulan Juni 2017 ke Bali, dan pernah melakukan perpanjangan izin tinggal di Imigrasi Ngurah Rai. Masa berlaku habis, sekarang dia malah berusaha ingin mendapatkan paspor Republik Indonesia,” terangnya.

Meski begitu, Thomas mengaku, belum mengetahui tujuan WNA asal Nigeria ingin mendapatkan paspor Indonesia.

Termasuk, keterlibatan pihak lain, utamanya Desak Rika.

“Tujuannya apa, ini masih kami dalami. Dugaan keterlibatan yang mengaku istri pemohon, kami masih dalami. Jika terbukti, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lagi,” imbuhnya.

Kini, Charles alias Komang Eli Agus Hermanto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibat perbuatannya, Charles terancam dijerat dengan pasal 126 huruf c UU RI No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta.

“Kami masih menunggu konfirmasi dari dinas terkait, untuk keabasahan data tersebut,” tutupnya.

 

 08 Mei 2018

Berita Keimigrasian

SINGARAJA – Kantor Imigrasi (Kanim) Singaraja, terpaksa menunda penerbitan 19 paspor yang diajukan masyarakat.

Belasan paspor itu terpaksa ditangguhkan penerbitannya, karena pihak imigrasi menemukan indikasi dokumen perjalanan lintas negara itu akan disalahgunakan.

Sepanjang tahun 2017 lalu, Kanim Singaraja memang menangguhkan penerbitan 19 paspor itu. Dari belasan paspor itu, sepuluh paspor diantaranya diajukan oleh pemohon pria dan sembilan lainnya diajukan pemohon wanita.

“Terpaksa kami tunda penerbitannya, karena kami menemukan indikasi paspor itu akan digunakan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural,” kata Kepala Kanim Singaraja, Ngurah Mas Wijaya Kusuma.

Menurut Ngurah Mas, kebanyakan paspor yang diajukan untuk kepentingan wisata. Entah itu perjalanan wisata ke luar negeri, maupun untuk kegiatan ibadah.

Seperti umrah, naik haji, atau tirta yatra. Namun ada pula paspor yang diterbitkan untuk kebutuhan kerja. Biasanya paspor kerja itu diajukan oleh masyarakat yang akan bekerja ke kapal pesiar.

Nah, sepanjang 2017 lalu, pihak Kantor Imigrasi Singaraja menemukan sejumlah indikasi bahwa paspor yang diajukan, akan digunakan untuk bekerja di luar negeri.

Padahal, pada dokumen pengajuan, pembuatan paspor dilakukan untuk perjalanan wisata.

“Kami tidak mau nanti dokumen itu disalahgunakan. Pengajuannya ingin wisata, tapi ternyata di luar negeri bekerja. Makanya kami tangguhkan untuk sementara waktu,” imbuh Ngurah Mas.

Lebih lanjut Ngurah Mas menjelaskan, Kantor Imigrasi Singaraja sama sekali tak berniat menghalang-halangi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

Terlebih lagi di sektor jasa pariwisata. Hanya saja, pihak imigrasi meminta agar masyarakat mengajukan dokumen dengan jujur dan lengkap.

“Kami juga tidak mau nanti warga negara Indonesia yang keluar negeri, akhirnya jadi tenaga kerja illegal. Makanya kami lakukan langkah preventif di sini,” tegasnya.

Untuk diketahui, hingga 19 Desember 2017, Kantor Imigrasi Singaraja telah menerbitkan 3.967 paspor.

Baik itu paspor baru, maupun perpanjangan. Dari jumlah tersebut, ada beberapa paspor yang diajukan untuk kebutuhan kerja.

Kebanyakan WNI yang menjadi TKI, bekerja di sektor jasa pariwisata. Baik itu di kapal pesiar, spa, maupun hotel. Namun ada pula beberapa yang bekerja di sektor jasa pertanian

 09 Januari 2018

Berita Keimigrasian

Singaraja, balipuspanews.com –Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja terus membenahi beberapa aspek demi mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Salah satunya, mengadakan layanan antrian cepat dengan system elektronik bernama Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan sebuah aplikasi Antrian Paspor bisa di-download melalui play store pada telepon seluler berbasis android.

Nah, disamping pelayan prima tersebut, Imigrasi Kelas II Singaraja terus memacu kinerja dengan membentuk Timpora tingkat kecamatan.

Rencana dibentuknya Timpora tingkat kecamatan tersebut disampaikan Kepala Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya Kusuma saat ditemui usai gelar apel pagi Deklarasi Janji Kinerja tahun 2018 bertempat di halaman Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Senin (8/1) pagi.

Ngurah Mas mengatakan pembentukan Timpora sesuai amanat dari UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Disamping telah memiliki Timpora kabupaten, tahun ini kita juga bentuk tiga Timpora kecamatan, yakni Timpora di Kecamatan Banjar, dan Buleleng. Satunya lagi, di Kabupaten Karangasem. Ya, Timpora Kecamatan dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA),” ungkap Ngurah Mas saat ditemui ruang kerjanya.

Kantor Imigrasi Singaraja mewilayahi tiga kabupaten dengan cakupan wilayah cukup luas, yakni Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Kabupaten Jembrana.

Hingga pembentukan Timpora di tingkat kecamatan dinilai sangat strategis untuk memudahkan koordinasi antar instansi lantaran selama ini pihak yang paling bersentuhan langsung dengan penduduk adalah aparat di desa setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya juga menggandeng instansi lain, seperti TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap orang asing.

“Ya, dengan terbentuknya Timpora tingkat kecamatan kita bisa saling mendukung, dan saling tukar informasi,” imbuhnya.

Ngurah Mas pun memastikan, pembentukan Timpora kecamatan tersebut akan sejalan dengan program instansi lain khususnya membidangi pengawasan orang asing.

Nah, selain peningkatan pengawasan keamanan di tiga wilayah kerja Imigrasi Kelas II Singaraja dengan membentuk Timpora tingkat kecamatan, pihaknya pun berjanji akan terus menggenjot pelayanan terhadap keberadaan orang asing.

“Kita akan genjot pelayanan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di tahun 2018 ini. Kami yakin target pelayanan sebanyak 3000 akan terpenuhi pada tahun ini,” terangnya.

Kemudian, pihaknya juga berupaya untuk melakukan pencegah dan pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam institusi bidang penegakan hukum kata dia, pihaknya memiliki target memiliki target penegakan di bidang administrasi keimigrasian dan projostitia.

Pada sisi fasilitator penunjang pembangunan dan ekonomi, pihaknya akan mengamankan kebijakan dari pusat seperti memberikan kemudahan kemudahan kepada calon investor di bidang perijinan untuk menanamkan modal di Indonesia.

Masih kata, Ngurah Mas, tingginya permohonan paspor telah di identifikasi oleh Ditjen Imigrasi sejak November 2017 lalu.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000dan tahun 2015 yang mencapai 2.878.099,

Penyebab peningkatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.  Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor,

Sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,

Pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor sehingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online,

“Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih,” jelasnya.

Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis.

Terindikasi, puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif, hingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja. Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tetsebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo.

Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E KTP dan Paspor lama saja. Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP).  Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat.

Kemudian memberikan pelayanan Sabtu atau Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps.

Terhadap oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan.  Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak.

 09 Januari 2018

Berita Keimigrasian

Jakarta (18/12) – Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memberikan pengarahan sekaligus pembekalan bagi Alumni Pendidikan Pejabat Imigrasi Angkatan 2017 di Aula Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta pada Senin (18/12). Turut hadir pada acara tersebut Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam pengarahannya, Dirjen Imigrasi menekankan kemampuan para Pejabat Imigrasi yang baru lulus ini agar melakukan pemetaan terkait tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi. Pengamatan yang baik harus dilakukan selama dalam penugasan di tempat baru.

“Pejim (Pejabat Imigrasi-red) Zaman Now harus berintegritas dan tampil lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Lakukan pengamatan lingkungan, hasilnya kalian bisa memetakan apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita,” ujarnya.

Dirjen menambahkan bahwa pelayanan publik yang sekarang ini menjadi pusat perhatian jangan dikotori dengan perilaku yang kurang baik, baik itu terhadap Warga Negara Indonesia atau Asing.  Masyarakat berharap wajah petugas selalu tersenyum dan berseri-seri ketika melakukan tugas.

“Kita juga manusia, bagaimana melatih untuk kita yakin bahwa kita punya passion sebagai pejabat imigrasi. Perlu dilatih agar mencintai pekerjaan ini,” pesan Dirjen Imigrasi.

Mengakhiri pengarahan, Dirjen Imigrasi menitipkan pesan kepada Para pejabat Imigrasi yang akan bertugas di tempat baru ini agar membantu mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Selanjutnya Dirjen Imigrasi juga menekankan pentingnya pejabat imigrasi sabagai agen perubahan ketika bertugas di lapangan.

Pada tahun ini Politeknik Imigrasi mewisuda 97 Siswa Pendidikan Pejabat Imigrasi dan setelah diwisuda akan ditempatkan di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi seperti Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Kualanamu dan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta Pelabuhan Batam.

 21 Desember 2017

Berita Keimigrasian

Singaraja, balipuspanews.com — Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja tahun 2017 pada Selasa (19/12) pagi.

Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sesuai dengan SK Menteri Nomor M.05.PR.07.04 tertanggal 25 September 2002 mewilayahi tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem.

“Pada konferensi pers ini, kita laksanakan untuk menyampaikan capaian kinerja kami selama tahun 2017,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya Kusuma.

Capaian kinerja, sambung Ngurah Mas mencakup pelayanan teknis Keimigrasian baik itu penerbitan paspor RI bagi WNI, penerbitan dan perpanjangan izin keimigrasian bagi orang asing baik izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tetap di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.

 

Dari data penerbitan paspor RI pada tahun 2017, terjadi penurunan cukup tipis dibandingkan penerbitan pada tahun sebelumnya, semula 3976 paspor di tahun 2016 menjadi 3967 paspor di tahun 2017.

Namun demikian, dilihat dari perspektif gender, terjadi peningkatan cukup signifikan pada penerbitan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) perempuan, dimana dari data semula 1596 paspor RI di tahun 2016 menjadi 1644 pada tahun 2017.

“Jumlah keseluruhan penerbitan 3967 paspor (48 Halaman), sedangkan paspor (24 Halaman) nihil. Kalau jumlah detail paspor RI di pada tahun ini, laki-laki 2323, dan perempuan 1644,” ungkapnya.

Masih kata Ngurah Mas, pihaknya juga melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap belasan pengajuan paspor diduga merupakan TKI Non Prosedural.

“Penundaan terhadap 19 pengajuan paspor disamping mereka tidak memenuhi persyaratan. Ya, setidaknya mereka harus mengantongi izin dari Disnaker setempat. Selain itu, penundaan bertujuan untuk menghindari agar WNI tidak menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri,” kata dia.

Sedangkan untuk jumlah penerbitan ijin tinggal tetap (ITK), ijin tinggal terbatas (ITAS), ijin tinggal tetap (ITAP) keimigrasian mencatat 704 warga negara asing (WNA) berasal dari lima negara menerima fasilitas penerbitan paspor tersebut.

“Terbanyak itu WNA berkebangsaan Belanda dengan jumlah 209 orang, disusul China 205 orang, Jerman 125 orang, Australia 87 orang, dan Perancis 78 orang,” jelasnya.

Kemudian, terkait capaian penegakan hukum keimigrasian berupa tindakan administratif dan projostitia, pihaknya telah menindak 111 pelanggaran.

Dari 111 pelanggaran, pihak Imigrasi Singaraja terpaksa mendeportasi 19 warga asing lantaran melanggar administrasi keimigrasian, dan keberadaannya memang tidak diinginkan di Indonesia.

Disamping itu pula, terdapat 3 orang masuk dalam daftar pendetesian, dan 89 orang masuk daftar overstay.

Selain itu, keimigrasian saat ini memiliki sebuah inovasi unggulan berupa permohonan antrian paspor secara online serta penerapan aplikasi pelapiran orang asing di setiap perusahaan, penginapan serta hotel dan villa di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.

Ngurah Mas menyebut sistem itu akan memberikan kepastian waktu pelayanan bagi pemohon. Sehingga pemohon tidak perlu antri lagi di Kantor Imigrasi, karena begitu datang sudah langsung mendapat pelayanan.

“Cukup men-download aplikasi Antrian Paspor melalui play store, pendaftaran permohonan paspor sudah bisa dilakukan dari rumah melalui ponsel berbasis android,” beber pria asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.

Dalam aplikasi itu, pemohon tinggal mengikuti perintah yang ada, termasuk memasukkan persyaratan dalam permohonan itu. Keuntungan pelayanan dengan aplikasi itu, pemohon bisa menentukan waktu pelayanan. Sehingga pemohon tinggal datang ke kantor Imingrasi sesuai waktu yang ditentukan, sudah langsung mendapat pelayanan.

Menurut Ngurah, karena pelayanan dengan sistem antri online ini baru pertama kali diberlakukan, pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap pemohon yang datang langsung ke Kantor Imigrasi.

“Nanti kami siapkan dua loket, yang satu pelayanan dengan sistem online, dan satu lagi pelayanan secara manual. Kalau yang manual, datang dan harus antri dulu,” tutupnya.

 20 Desember 2017

Berita Keimigrasian

Singaraja - Pada tanggal 15 Desember 2017 telah dilaksanakan sidang pelanggaran tindak pidana keimigrasian di Kabupaten Jembrana terhadap warga negara Jerman an. Holger Marquardt. Warga negara asing tersebut melanggar Pasal 71 huruf b Jo Pasal 116 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang asing tersebut tidak dapat menunjukan/memperlihatkan Dokumen Perjalanan (paspor) maupun Izin Tingal kepada petugas imigrasi, pada saat pemeriksaan keimigrasian.


Agenda sidang kali ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan keterangan terdakwa. Dihadirkan saksi ahli dari pihak Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Kepala seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Thomas Aries Munandar. Saksi lain yaitu Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Bapak Hendy Prakoso Aji, Bapak I Ketut Wedha Andi Natalona, dan Bapak Mido.

 18 Desember 2017

Berita Keimigrasian

SINGARAJA, NusaBali
Kendati demikian Imigrasi Singaraja berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan berlakukan sistem antrean online. Kantor Imigrasi Singaraja mewilayahi tiga kabupaten, Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Jembrana. Kendati cakupan wilayahnya cukup luas, namun jumlah pencari paspor setiap harinya rata-rata sebanyak 20 pemohon. “Memang wilayah pelayannya cukup luas, tetapi dalam permohonan paspor untuk WNI (warga Negara Indonesia), tidak diatur berdasar domisili. Artinya mereka itu bisa mencari paspor di kantor Imigrasi terdekat,” terang Kepala Imigrasi Singaraja, Ngurah Mas Wijayakusma, di ruang kerjanya Kamis (16/11).

Disebutkan, dari rata-rata pencari paspor tiap harinya itu, hampir 50 persennya adalah calon tenaga kerja di Kapal Pesiar. Sedangkan sisanya, selain berwisata juga melaksanakan ibadah Haji. “Untuk calon tenaga kerja, baik itu di kapal pesiar atau spa, kami sangat ketat soal persyaratan. Kalau tidak ada job letter atau rekomendasi dari pihak perusahaan yang mempekerjakan, kami tidak akan proses. Ini untuk memastikan mereka memang bekerja, dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti penyiksaan atau upah tidak dibayarkan,” ujar Ngurah.

Lebih lanjut dikatakan, kendati jumlah permohonan paspor relatif sedikit tiap hari, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima, dengan memberlakukan sistem antrean permohonan paspor secara online. Sistem ini mulai diberlaku Jumat (17/11) hari ini, dan akan dievaluasi kedepannya untuk penyempurnaan.

Ngurah menyebut sistem itu akan memberikan kepastian waktu pelayanan bagi pemohon. Sehingga pemohon tidak perlu antre lagi di Kantor Imigrasi, karena begitu datang sudah langsung mendapat pelayanan. “Cukup men-download aplikasi Antrian Paspor melalui playstore, pendaftaran permohonan paspor sudah bisa dilakukan dari rumah melalui ponsel berbasis android,” ungkap pria asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini. Dalam aplikasi itu, pemohon tinggal mengikuti perintah yang ada, termasuk memasukkan persyaratan dalam permohonan itu. 

Keuntungan pelayanan dengan aplikasi itu, pemohon bisa menentukan waktu pelayanan. Sehingga pemohon tinggal datang ke kantor Imigrasi sesuai waktu yang ditentukan, sudah langsung mendapat pelayanan. “Jadi tidak perlu antre lagi di kantor Imigrasi. Datang dengan membawa persyaratan yang sudah di-entry dalam aplikasi, paspor sudah bisa diproses,” terang Ngurah.

Menurut Ngurah, karena pelayanan dengan sistem antre online ini baru pertamakali diberlakukan, pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap pemohon yang datang langsung ke Kantor Imigrasi. “Nanti kami siapkan dua loket, yang satu pelayanan dengan sistem online, dan satu lagi pelayanan secara manual. Kalau yang manual, datang dan harus antre dulu,” imbuhnya. *k19

 23 November 2017

Berita Keimigrasian

Singaraja - Dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika tahun 2017 di jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja melakukan kegiatan Pelayanan paspor baik permohonan baru maupun perpanjangan khusus untuk Manula yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Hari one day service dari tanggal 12 s/d 30 oktober 2017.

Inovasi pelayanan khusus ini didorong dari rasa kemanusiaan bagi warga berkebutuhan khusus, lanjut usia, memperolah paspor. “Inovasi seharusnya agar pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat lebih cepat dan masyarakat merasa nyaman,” kata Ngurah Mas Wijaya selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas II Singaraja dalam peresmian inovasi pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali, Kamis (12/10/2017).

Kegiatan seperti ini hanya dilakukan beberapa hari saja semoga hal seperti ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pemohon pembuat paspor khususnya untuk manula. Seluruh Kantor Imigrasi saat ini berlomba-lomba untuk menampilkan inovasi pelayanan paspor kepada masyarakat, agar masyarakat dapat dengan mudah, cepat dan tentunya nyaman selama berada di ruang tunggu.

 24 Oktober 2017

Berita Keimigrasian

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Dirjen Imigrasi Ronnie Sompie meresmikan penggunaan Anjungan Paspor Mandiri (APM) Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun, Selasa (11/7/2017) sekitar pukul 11.00 WIB.

APM tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan menjadi percontohan. Pelayan APM diyakini memiliki kinerja yang lebih efisien dan efektif terutama dari sisi waktu, khususnya bagi warga di hinterland.

"Ini merupakan yang pertama di Indonesia dan menghabiskan dana Rp 250.250.000," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun, Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, Senin.

Keunggulan APM antara lain pemohon bisa menentukan sendiri jadwal wawancara dan foto, layanan SMS untuk pengambilan paspor serta paspor bisa dikirim menggunakan aplikasi layanan PT Pos Indonesia.

"APM ini sifatnya self service, pemohon bisa memasukkan data sendiri, atur jadwal wawancara dan pengambilan foto, dapat memangkas pertemuan pemohon dengan petugas sehingga meminalisir terjadinya pelanggaran," kata Mas Arie.

Selain di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun, perangkat APM tersebut juga ditempatkan di kantor Imigrasi cabang Tanjungbatu, Kundur dan Moro. (*)

 12 Juli 2017

Berita Keimigrasian

BALIEDITOR.COM – Untuk mencegah WNI menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) di luar negeri,Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mulai memperketat penerbitan Paspor. Tidak hanya memperketat namun mekanisme super selektif dilakukan untuk menghindari paspor disalah gunakan oleh pemegang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja,Victor Manurung,mangatakan,hingga kini Imigrasi sudah menolak dan menunda belasan penerbitan paspor pemohon CTKI akibat mereka tidak lolos saat dilakukan wawancara maupun masuk dalam katagori nonprocedural. Untuk katagori ini,kata Victor,sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tertangal 24 Pebruari 2017,tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

”Sampai bulan April 2017 ini sudah belasan paspor yang kami tunda penerbitannya. Ini bisa akibat persyaratan tidak lengkap dan juga ketidak jelasan mereka pergi keluar negeri. Biasanya saat dilakukan wawancara kita akan mengetahui maksud dan tujuan pemohon ke luar negeri, apabila ada indikasi untuk bekerja tanpa ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja maka pemberian paspor akan kita tunda batas waktu yang tidak ditentukan”jelas Victor,Rabu (26/4/2017).

Menurut dia,banyak kasus kekerasan terhadap WNI terjadi diluar negeri karena penyalah gunaan dokumen perjalanan atau dimanfaatkan pihak tertentu. Seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human traffikng yang banyak terjadi belakangan.

”Itu berawal dari ketidak jujuran warga saat hendak bepergian ke luar negeri. Ada yang beralasan wisata, ziarah ataupun kunjungan keluarga namun pada dasarnya ingin bekerja diluar negeri. Kita sedini mungkin mencegahnya dimulai dari permohonan paspor,” imbuhnya.

Kata Victor,Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sudah tidak lagi menerbitkan paspor untuk kepentingan TKI bekerja diluar negeri terutama disektor rumah tangga. Dan kebetulan,katanya lagi,Provinsi Bali bukan merupakan kantong TKI sehingga pemohon paspor tidak ada ataupun kalau ada akan ditolak. Kendati demikan,Victor menyebut TKI yang berkerja di sektor perkapalaan (ABK untuk kapal pesiar dan therapis,masih bisa diterbitkan).

”Persyaratannya untuk sektor ini harus ada sponsor penjamin dari perusahaan yang mengirimnya. Persyaratan lainnya memiliki rekomendasi dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) maupun dari Dinas Tenaga Kerja. Tanpa ada surat rekomendasi ini pasti kami tunda penerbitan paspornya,”tandas Victor. (cha)

 04 Mei 2017