Berita / Berita Keimigrasian

Berita Keimigrasian

Singaraja — Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, kembali menjadwalkan pemulangan paksa atau deportasi terhadap dua orang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia.

Kedua wanita berkebangsaan Rusia berinisial AT (30) dan ES (34), dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Kamis, (6/9) sekitar pukul 01.30 wita.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya mengatakan, pihaknya terpaksa mendeportasi dua wanita berkebangsaan Rusia, AT dan ES lantaran keduanya diduga melakukan tindakan asusila, dengan cara menawarkan jasa melalui aplikasi media sosial (medsos) pada umumnya beredar di masyarakat.

Nah, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pihaknya pun langsung melakukan pengawasan keimigrasian, mengacu Pasal 68 Udang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hasilnya, keduanya terlacak, dan tim akhirnya menemukan keduanya melakukan kegiatan tidak sepatutnya di salah satu hotel, seputaran Lovina, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.

“Keduanya (AT dan ES) diduga telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan. Ya, kegiatan negatif. Kegiatan yang mereka lakukan tentunya bakal menimbulkan permasalahan sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan mengganggu ketertiban umum dan keamanan,” ungkap Kepala Imigrasi Ngurah Mas, di ruang kerjanya, Kamis (6/9) sore.

Sebelum dideportasi, imbuh Ngurah Mas, keduanya sempat menjalani detensi di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, sejak 30 Agustus 2018 lalu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dikenakan tindakan administrasi keimigrasian sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Maka dari itu, kami putuskan langsung mendeportasi kedua WNA Rusia ke negara asalnya melalui bandara I Gusti Ngurah Rai,” pungkasnya.

 07 September 2018

Berita Keimigrasian

DENPASAR – Petugas Imigrasi Kelas II Singaraja diback up petugas Polsek Denpasar Selatan, Rabu (15/8) membekuk Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Nigeria, Charles George Albert alias Komang Eli Agus Hermanto.

Tersangka atas dugaan pelanggaran tindak pidana keimigrasian itu dibekuk di Penginapan Griya Ayu di Jalan Danau Buyan No. 4 Gang V, Sanur, Denpasar Selatan.

Kakanwil Hukum dan HAM Bali Maryoto, didampingi Kadiv Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Bali, Agato Simamora menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan rentetan peristiwa sebelumnya.

Yakni, pada 2 Mei lalu, tersangka Charles George Albert alias Komang Eli Agus Hermanto bermaksud mengelabuhi petugas Imigrasi Singaraja untuk memperoleh paspor RI secara tidak sah. “Perbuatan tersangka digagalkan oleh petugas saat sesi wawancara,” jelasnya.

Atas dasar itu, petugas Imigrasi Kelas II Singaraja melakukan penyelidikan. Namun pihak tersangka melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan praperadilan. Pengadilan Negeri Singaraja menolak permohonan praperadilan tersangka tersebut. Atas dasar itu, petugas imigrasi melayangkan surat panggilan pada Charles George Albert alias Komang Eli Agus Hermanto, namun gagal. Karena tidak diketahui alamatnya, maka dikeluarkan DPO.

Baca juga:  Napi Kabur Diterbitkan DPO, Kanwil Periksa Petugas Rutan

Petugas bagian intelijen juga mengintai teman wanitanya berinisial Dpr yang diketahui terakhir tinggal di seputaran Ubud. Namun setelah di cek juga nihil hasil dan diperoleh keterangan bahwa tempat tinggal mereka berpindah-pindah.

Pada 8 Agustus, petugas memperoleh kabar bahwa Charles George Albert alias Komang Eli Agus Hermanto akan menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi Singaraja. Namun faktanya nihil. Pada 13 Agustus kembali dikabarkan akan serahkan diri.

Namun lagi-lagi tidak nongol. Pada 14 Agustus, petugas intelijen mengintai pergerakan Dpr karena ditengarai keberadaan Charles George Albert alias Komang Eli Agus Hermanto. Saat Sdr naik motor menuju Sanur, langsung dibuntuti. Dan saat arahnya jelas dan menuju penginapan, maka petugas imigrasi berkoordinasi dengan polisi dan langsung menangkap Charles George Albert alias Komang Eli Agus Hermanto di Penginapan Griya Ayu, Sanur, Rabu 15 Agustus pukul 03.00, dini hari.

“Tersangka sebenarnya masih dalam proses pemeriksaan. Untuk selanjutnya akan kami serahkan ke Kejari Singaraja, untuk dilakukan penuntutan,” tandas Kakanwil Maryoto, sembari menyebut tersangka dijerat Pasal 126 huruf c UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

 16 Agustus 2018

Berita Keimigrasian

Singaraja, — Kasus penahanan terhadap Charles George Albert (35) tak lain WNA Nigeria oleh pihak Imigrasi Singaraja kelas II Singaraja berbuntut panjang.

Charles George Albert melalui kuasa hukumnya Wirsanjaya dari kantor hukum Global Trus mengajukan gugatan praperadilan terhadap kantor Imigrasi Singaraja di PN Singaraja dengan registrasi perkara nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgr, (23/7) lalu.

Sekedar diketahui, Charles dijadikan tersangka oleh pihak kantor Imigrasi Singaraja, lantaran lantaran terbukti memakai data kependudukan palsu saat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

Kala itu, Charles diketahui menggunakan dokumen kependudukan berupa KTP palsu atas nama Komang Eli Agus Hermanto, warga Desa Cempaga, saat mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Singaraja.

Informasi dihimpun, sidang putusan pengadilan, Jumat (3/8) memutuskan, menolak 6 poin permohonan yang dijadikan objek praperadilan Charles selaku pemohon.

Hakim Tunggal, Ni Made Dewi Sukrani yang menangani perkara gugatan ini, dengan tegas menolak 6 poin permohonan yang dijadikan objek praperadilan oleh Charles selaku pemohon.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara yang timbul berupa nihil,” kata Hakim Tunggal, Dewi Sukrani dalam persidangan.

Berdasarkan putusan itu, maka langkah Imigrasi Singaraja, sebelumnya menetapkan Charles sebagai tersangka sudah benar dan sesuai prosedur. Sehingga langkah itu dinyatakan sah demi hukum.

Praktis, Charles tetap menyandang status sebagai tersangka atas kasus tindak pidana keimigrasian. Putusan menolak permohonan praperadila bertempat di Ruang Cakra PN Singaraja, pada Jumat (3/8) pagi itupun disambut positif oleh pihak Imigrasi Kelas II Singaraja (termohon).

Lain pihak, meski kecewa, koordinator Kuasa Hukum Charles, Wirasanjaya yang akrab disapa Congsan mengaku, menerima keputusan tersebut.

Meski gugatan kandas, Congsan tetap bersikukuh, bahwa pemohon (Charles) adalah seorang deteni. Sesuai UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, ada menyebutkan seorang Deteni harus dideportasi bukan ditahan.

“Jelas-jelas dikatakan pemohon seorang deteni. Saya sayangkan, deteni itu bukan ditahan, didetensi. Jadi, orangnya deteni suratnya penangkapan dan penahanan. Sesuai Undang-Undang keimigrasian jelas akhir dari perjalanan seorang deteni itu deportasi,” ujar Wirasanjaya dari Kantor Hukum Global Trust.

Congsan pun menjelaskan, akan tetap mengawal proses klien-nya dalam proses hukum pidana.

“Charles itu bebas demi hukum, bukan ditangguhkan, jadi tidak ada istilah penjamin. Karena bebas demi hukum, kami tidak memantau dia ada dimana. Kalau imigrasi mau melakukan pemanggilan paksa, itu perintah undang-undang ya silahkan,” terangnya.

Terpisah, Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Singaraja, Thomas Aries Munandar menjelaskan, pihaknya akan segera memanggil tersangka Charles, untuk segera bisa dilakukan peimpahan tahap II ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pihak Imigrasi akan melakukan pemanggilan paksa, lantaran sudah dua kali tersangka Charles mangkir dari panggilan pihak Imigrasi Singaraja.

“Dalam KUHP sudah diatur. Jika tiga kali tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan, dapat dipanggil secara paksa dan kami serahkan sesegera mungkin untuk pelimpahan tahap kedua,” tegasnya.

Charles kini dijerat dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta.

 06 Agustus 2018

Berita Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi bersiap diri melaksanakan pemeriksaan dokumen perjalanan bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Embarkasi/Debarkasi Haji, Asian Games, Asian Para Games, dan Annual Meeting IMF World Bank 2018 pada Kamis (5/7) di Jakarta.

Ada yang berbeda dalam rangkaian alur pemeriksaan keimigrasian bagi calhaj. Jika pada tahun-tahun sebelumnya para calhaj menjalani pengambilan data biometrik berupa sidik jari dan foto di Imigrasi Bandara Arab Saudi, maka pada tahun ini proses tersebut akan dilakukan di Indonesia.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan untuk sementara proses ini akan dilakukan di 13 embarkasi haji dan 5 embarkasi haji antara. Akan ada petugas Imigrasi Arab Saudi dan pihak ketiga yang melakukan proses pengambilan data biometrik para calhaj.

"Biasanya jemaah haji antre 4-5 jam di Imigrasi Bandara Saudi. Dengan adanya pemeriksaan oleh Imigrasi Arab Saudi di Embarkasi Indonesia maka tidak ada lg antrean seperti itu," ujarnya.

Di samping itu ada juga kemudahan lain bagi para calhaj yaitu pemberian cap kedatangan Imigrasi Arab Saudi juga akan dilakukan di Indonesia.

"Sebagai pilot project, proses ini akan dilakukan di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, jika ini berhasil maka tahun berikutnya kita lakukan di seluruh embarkasi di Indonesia," jelasnya

Dengan diberlakukannya proses keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di Indonesia, maka setelah mendarat di Bandara Arab Saudi, calhaj tidak perlu menjalani proses pemeriksaan keimigrasian lagi.

Untuk mendukung proses pemeriksaan keimigrasian bagi calhaj, Ditjen Imigrasi telah berbenah dengan mempersiapkan sumber daya manusia, perangkat pemeriksa keimigrasian berupa Border Control Management (BCM), dan cap keimigrasian.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Cucu Koswala menjelaskan pihaknya juga menyiapkan Standard Operations Procedure (SOP) pemeriksaan paspor bagi Calhaj berkoordinasi dan bekerja sama dgn instansi terkait.

"Paspor calhaj akan kita cap di Embarkasi haji. Lalu sebelum berangkat paspornya akan dicocokkan lagi dengan jamaah hajinya," tegasnya

Ditjen Imigrasi juga terus berusaha meningkatkan kepedulian jamaah haji bahwa paspor adalah dokumen penting yang harus dijaga dengan baik dalam melakukan perjalanan ibadah haji.

Hal ini perlu dilakukan agar dokumen perjalanan tersebut tersimpan dengan baik dan jangan sampai tercecer atau hilang di perjalanan.

"Pernah ada kejadian paspor jamaah haji yang hilang tercecer sehingga ketika sampai di Arab Saudi ditolak masuk dan harus dipulangkan," ungkap Cucu.

Pada tahun ini Ditjen Imigrasi sudah menyelesaikan penerbitan paspor seluruh calhaj. Penerbitan paspor ini melalui pelayanan khusus bagi calhaj. Dukungan lain bagi calhaj yaitu fasilitas keimigrasian dalam embarkasi/debarkasi jemaah haji.

Pemeriksaan keimigrasian akan dilakukan di Embarkasi Aceh, Medan, Padang Palembang, Batam, Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

Ada juga Embarkasi antara yaitu di Gorontalo, Lampung, Palangkaraya, Jambi, dan Bengkulu.

 20 Juli 2018

Berita Keimigrasian

DENPASARbuserkriminal.com – Singaraja mencatat ada sebanyak 200 lebih Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di wilayah pengawasan Imigrasi Singaraja, yang meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Dari jumlah 200 lebih TKA tersebut, paling banyak bekerja di sektor industri terutama PLTU Celukan Bawang. Dengan banyaknya ada TKA, tentunya membuat pihak Imigrasi Singaraja mulai memperketat pengawasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya mengatakan, sebanyak 200 lebih TKA yang tercatat di Imigrasi Singaraja, tersebar bekerja di beberapa sektor, baik itu hotel dan restaurant serta industri terutama di PLTU Celukan Bawang. “Semua TKA itu dibawah pengawasan kami. Agar tidak terjadi penyimpangan terutama pelangaran izin tinggal, maka pengawasan kami perketat,” kata Ngurah Mas, Kamis (19/7) siang.

Dijelaskan Ngurah Mas, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mengantongi dokumen izin tinggal dalam bentuk Visa Terbatas (Vitas). Dan itu sudah diatur dalam Perpres No. 20 tahun 2018. Dimana, bagi TKA wajib mengantongi Vitas yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Vitas itu bisa sekaligus dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas yang berlaku selama 2 tahun. Dan itu dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua sudah diatur dalam Perpres nomor 20 tahun 2018,” jelas Ngurah Mas.

Dengan tingginya angka TKA yang bekerja di 3 wilayah dan Buleleng disebut-sebut sebagai wilayah dengan TKA terbesar, tidak serta merta dapat membuat pendapatan daerah melalui IMTA meningkat. Hal ini menyusul adanya Permen Ketenaga kerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Munculnya permen itu, membuat Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2014 terancam nganggur. Sebab, dalam Permen itu disebutkan dimana seluruh pendapatan Negara dari penggunaan naker asing termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan untuk penerimaan pemerintah daerah masuk kategori retribusi.

“Pada Permen itu termasuk pengaturan soal pungutan untuk TKA. Dan ini baru kami terima dan belum secara detil kami pelajari. Yang jelas seluruh pengaturan TKA ada di Permen tersebut dan tidak disebutkan soal IMTA, pemasukan daerah bisa dilakukan melalui retribusi,” pungkas Ngurah Mas.

Dengan terbitnya Permen tersebut kini mengancam keberadan Perda No. 4 Tahun 2014. Padahal PAD dari sektor itu cukup menjanjikan. Bahkan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng, pernah merancang PAD dari sektor IMTA tahun 2016 dirancang sampai Rp1 miliar. Mengingat, pendapatan sebelumnya yang terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terangnya Ngurah Mas kepala imigrasi kelas II Singaraja Bali ini,” Demer .

 20 Juli 2018

Berita Keimigrasian

Singaraja, — Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria bernama Charles George Albert, diamankan petugas Imigrasi Kelas II Singaraja, pada Rabu (2/5) lalu.

Charles diamankan lantaran terbukti menggunakan data permohonan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) diduga tidak sah.

Dokumen permohonan diduga tidak sah diantara berupa paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Thomas Aries Munandar ketika ditemui mengatakan, Charles diamankan petugas Imigrasi saat mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi Singaraja.

Kala itu, petugas loket curiga karena data permohonan penerbitan DPRI atas nama Komang Eli Agus Hermanto, Nomor KTP 5108042507120003 diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi Bali tidak sesuai dengan fisik pemohon.

Lebih janggal, sambung Thomas, pengajuan berkas permohonan dilakukan oleh Desak Putu Rika Kurniasih, mengaku sebagai istri pemohon.

Nah, ketika dilakukan proses wawancara oleh Kasubsi Lantas, Charles berusaha mengelabuhi petugas, dengan alasan tidak bisa bicara dan sedang mengalami gangguan pendengaran, akibat kecelakaan.

“Awalnya ngaku sebagai warga negara Indonesia. Namun, setelah kami gunakan tekhnik-tekhnik tertentu, sampai suruh dia menulis. Akhirnya dia pun mengaku, sebagai WNA asal Nigeria,” ungkap Thomas, Jumat (4/5).

Thomas memaparkan, Charles menggunakan data diri berupa KTP dengan nomor 5108042507120003 atas nama Komang Eli Agus Hermanto, satu lembar KK dengan nomor 5108042507120003 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Buleleng tertanggal 28 Januari 2013, dan satu lembar akte kelahiran dengan nomor 303/ist/Bjr/2007 tertanggal 12 Juli 2007.

Mendapati data tersebut, pihak imigrasi langsung melakukan penelusuran terhadap dokumen yang dimiliki Charles.

Hasilnya, petugas imigrasi menemukan paspor Charles sebagai warga negara Nigeria, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2015 dan berakhir pada 7 Januari 2020.

Hanya saja, ijin tinggal Charles sudah kadaluwarsa karena masa berlaku sudah habis pada September 2017 lalu.

“Selama ini dia (Charles) tinggal di Ubud. Masuk bulan Juni 2017 ke Bali, dan pernah melakukan perpanjangan izin tinggal di Imigrasi Ngurah Rai. Masa berlaku habis, sekarang dia malah berusaha ingin mendapatkan paspor Republik Indonesia,” terangnya.

Meski begitu, Thomas mengaku, belum mengetahui tujuan WNA asal Nigeria ingin mendapatkan paspor Indonesia.

Termasuk, keterlibatan pihak lain, utamanya Desak Rika.

“Tujuannya apa, ini masih kami dalami. Dugaan keterlibatan yang mengaku istri pemohon, kami masih dalami. Jika terbukti, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lagi,” imbuhnya.

Kini, Charles alias Komang Eli Agus Hermanto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibat perbuatannya, Charles terancam dijerat dengan pasal 126 huruf c UU RI No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta.

“Kami masih menunggu konfirmasi dari dinas terkait, untuk keabasahan data tersebut,” tutupnya.

 

 08 Mei 2018

Berita Keimigrasian

SINGARAJA – Kantor Imigrasi (Kanim) Singaraja, terpaksa menunda penerbitan 19 paspor yang diajukan masyarakat.

Belasan paspor itu terpaksa ditangguhkan penerbitannya, karena pihak imigrasi menemukan indikasi dokumen perjalanan lintas negara itu akan disalahgunakan.

Sepanjang tahun 2017 lalu, Kanim Singaraja memang menangguhkan penerbitan 19 paspor itu. Dari belasan paspor itu, sepuluh paspor diantaranya diajukan oleh pemohon pria dan sembilan lainnya diajukan pemohon wanita.

“Terpaksa kami tunda penerbitannya, karena kami menemukan indikasi paspor itu akan digunakan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural,” kata Kepala Kanim Singaraja, Ngurah Mas Wijaya Kusuma.

Menurut Ngurah Mas, kebanyakan paspor yang diajukan untuk kepentingan wisata. Entah itu perjalanan wisata ke luar negeri, maupun untuk kegiatan ibadah.

Seperti umrah, naik haji, atau tirta yatra. Namun ada pula paspor yang diterbitkan untuk kebutuhan kerja. Biasanya paspor kerja itu diajukan oleh masyarakat yang akan bekerja ke kapal pesiar.

Nah, sepanjang 2017 lalu, pihak Kantor Imigrasi Singaraja menemukan sejumlah indikasi bahwa paspor yang diajukan, akan digunakan untuk bekerja di luar negeri.

Padahal, pada dokumen pengajuan, pembuatan paspor dilakukan untuk perjalanan wisata.

“Kami tidak mau nanti dokumen itu disalahgunakan. Pengajuannya ingin wisata, tapi ternyata di luar negeri bekerja. Makanya kami tangguhkan untuk sementara waktu,” imbuh Ngurah Mas.

Lebih lanjut Ngurah Mas menjelaskan, Kantor Imigrasi Singaraja sama sekali tak berniat menghalang-halangi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

Terlebih lagi di sektor jasa pariwisata. Hanya saja, pihak imigrasi meminta agar masyarakat mengajukan dokumen dengan jujur dan lengkap.

“Kami juga tidak mau nanti warga negara Indonesia yang keluar negeri, akhirnya jadi tenaga kerja illegal. Makanya kami lakukan langkah preventif di sini,” tegasnya.

Untuk diketahui, hingga 19 Desember 2017, Kantor Imigrasi Singaraja telah menerbitkan 3.967 paspor.

Baik itu paspor baru, maupun perpanjangan. Dari jumlah tersebut, ada beberapa paspor yang diajukan untuk kebutuhan kerja.

Kebanyakan WNI yang menjadi TKI, bekerja di sektor jasa pariwisata. Baik itu di kapal pesiar, spa, maupun hotel. Namun ada pula beberapa yang bekerja di sektor jasa pertanian

 09 Januari 2018

Berita Keimigrasian

Singaraja, balipuspanews.com –Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja terus membenahi beberapa aspek demi mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Salah satunya, mengadakan layanan antrian cepat dengan system elektronik bernama Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan sebuah aplikasi Antrian Paspor bisa di-download melalui play store pada telepon seluler berbasis android.

Nah, disamping pelayan prima tersebut, Imigrasi Kelas II Singaraja terus memacu kinerja dengan membentuk Timpora tingkat kecamatan.

Rencana dibentuknya Timpora tingkat kecamatan tersebut disampaikan Kepala Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya Kusuma saat ditemui usai gelar apel pagi Deklarasi Janji Kinerja tahun 2018 bertempat di halaman Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Senin (8/1) pagi.

Ngurah Mas mengatakan pembentukan Timpora sesuai amanat dari UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Disamping telah memiliki Timpora kabupaten, tahun ini kita juga bentuk tiga Timpora kecamatan, yakni Timpora di Kecamatan Banjar, dan Buleleng. Satunya lagi, di Kabupaten Karangasem. Ya, Timpora Kecamatan dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA),” ungkap Ngurah Mas saat ditemui ruang kerjanya.

Kantor Imigrasi Singaraja mewilayahi tiga kabupaten dengan cakupan wilayah cukup luas, yakni Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Kabupaten Jembrana.

Hingga pembentukan Timpora di tingkat kecamatan dinilai sangat strategis untuk memudahkan koordinasi antar instansi lantaran selama ini pihak yang paling bersentuhan langsung dengan penduduk adalah aparat di desa setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya juga menggandeng instansi lain, seperti TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap orang asing.

“Ya, dengan terbentuknya Timpora tingkat kecamatan kita bisa saling mendukung, dan saling tukar informasi,” imbuhnya.

Ngurah Mas pun memastikan, pembentukan Timpora kecamatan tersebut akan sejalan dengan program instansi lain khususnya membidangi pengawasan orang asing.

Nah, selain peningkatan pengawasan keamanan di tiga wilayah kerja Imigrasi Kelas II Singaraja dengan membentuk Timpora tingkat kecamatan, pihaknya pun berjanji akan terus menggenjot pelayanan terhadap keberadaan orang asing.

“Kita akan genjot pelayanan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di tahun 2018 ini. Kami yakin target pelayanan sebanyak 3000 akan terpenuhi pada tahun ini,” terangnya.

Kemudian, pihaknya juga berupaya untuk melakukan pencegah dan pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam institusi bidang penegakan hukum kata dia, pihaknya memiliki target memiliki target penegakan di bidang administrasi keimigrasian dan projostitia.

Pada sisi fasilitator penunjang pembangunan dan ekonomi, pihaknya akan mengamankan kebijakan dari pusat seperti memberikan kemudahan kemudahan kepada calon investor di bidang perijinan untuk menanamkan modal di Indonesia.

Masih kata, Ngurah Mas, tingginya permohonan paspor telah di identifikasi oleh Ditjen Imigrasi sejak November 2017 lalu.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000dan tahun 2015 yang mencapai 2.878.099,

Penyebab peningkatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.  Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor,

Sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,

Pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor sehingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online,

“Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih,” jelasnya.

Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis.

Terindikasi, puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif, hingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja. Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tetsebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo.

Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E KTP dan Paspor lama saja. Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP).  Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat.

Kemudian memberikan pelayanan Sabtu atau Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps.

Terhadap oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan.  Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak.

 09 Januari 2018

Berita Keimigrasian

Jakarta (18/12) – Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memberikan pengarahan sekaligus pembekalan bagi Alumni Pendidikan Pejabat Imigrasi Angkatan 2017 di Aula Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta pada Senin (18/12). Turut hadir pada acara tersebut Para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam pengarahannya, Dirjen Imigrasi menekankan kemampuan para Pejabat Imigrasi yang baru lulus ini agar melakukan pemetaan terkait tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi. Pengamatan yang baik harus dilakukan selama dalam penugasan di tempat baru.

“Pejim (Pejabat Imigrasi-red) Zaman Now harus berintegritas dan tampil lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Lakukan pengamatan lingkungan, hasilnya kalian bisa memetakan apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita,” ujarnya.

Dirjen menambahkan bahwa pelayanan publik yang sekarang ini menjadi pusat perhatian jangan dikotori dengan perilaku yang kurang baik, baik itu terhadap Warga Negara Indonesia atau Asing.  Masyarakat berharap wajah petugas selalu tersenyum dan berseri-seri ketika melakukan tugas.

“Kita juga manusia, bagaimana melatih untuk kita yakin bahwa kita punya passion sebagai pejabat imigrasi. Perlu dilatih agar mencintai pekerjaan ini,” pesan Dirjen Imigrasi.

Mengakhiri pengarahan, Dirjen Imigrasi menitipkan pesan kepada Para pejabat Imigrasi yang akan bertugas di tempat baru ini agar membantu mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Selanjutnya Dirjen Imigrasi juga menekankan pentingnya pejabat imigrasi sabagai agen perubahan ketika bertugas di lapangan.

Pada tahun ini Politeknik Imigrasi mewisuda 97 Siswa Pendidikan Pejabat Imigrasi dan setelah diwisuda akan ditempatkan di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi seperti Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Kualanamu dan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta Pelabuhan Batam.

 21 Desember 2017

Berita Keimigrasian

Singaraja, balipuspanews.com — Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja tahun 2017 pada Selasa (19/12) pagi.

Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sesuai dengan SK Menteri Nomor M.05.PR.07.04 tertanggal 25 September 2002 mewilayahi tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem.

“Pada konferensi pers ini, kita laksanakan untuk menyampaikan capaian kinerja kami selama tahun 2017,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya Kusuma.

Capaian kinerja, sambung Ngurah Mas mencakup pelayanan teknis Keimigrasian baik itu penerbitan paspor RI bagi WNI, penerbitan dan perpanjangan izin keimigrasian bagi orang asing baik izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tetap di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.

 

Dari data penerbitan paspor RI pada tahun 2017, terjadi penurunan cukup tipis dibandingkan penerbitan pada tahun sebelumnya, semula 3976 paspor di tahun 2016 menjadi 3967 paspor di tahun 2017.

Namun demikian, dilihat dari perspektif gender, terjadi peningkatan cukup signifikan pada penerbitan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) perempuan, dimana dari data semula 1596 paspor RI di tahun 2016 menjadi 1644 pada tahun 2017.

“Jumlah keseluruhan penerbitan 3967 paspor (48 Halaman), sedangkan paspor (24 Halaman) nihil. Kalau jumlah detail paspor RI di pada tahun ini, laki-laki 2323, dan perempuan 1644,” ungkapnya.

Masih kata Ngurah Mas, pihaknya juga melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap belasan pengajuan paspor diduga merupakan TKI Non Prosedural.

“Penundaan terhadap 19 pengajuan paspor disamping mereka tidak memenuhi persyaratan. Ya, setidaknya mereka harus mengantongi izin dari Disnaker setempat. Selain itu, penundaan bertujuan untuk menghindari agar WNI tidak menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri,” kata dia.

Sedangkan untuk jumlah penerbitan ijin tinggal tetap (ITK), ijin tinggal terbatas (ITAS), ijin tinggal tetap (ITAP) keimigrasian mencatat 704 warga negara asing (WNA) berasal dari lima negara menerima fasilitas penerbitan paspor tersebut.

“Terbanyak itu WNA berkebangsaan Belanda dengan jumlah 209 orang, disusul China 205 orang, Jerman 125 orang, Australia 87 orang, dan Perancis 78 orang,” jelasnya.

Kemudian, terkait capaian penegakan hukum keimigrasian berupa tindakan administratif dan projostitia, pihaknya telah menindak 111 pelanggaran.

Dari 111 pelanggaran, pihak Imigrasi Singaraja terpaksa mendeportasi 19 warga asing lantaran melanggar administrasi keimigrasian, dan keberadaannya memang tidak diinginkan di Indonesia.

Disamping itu pula, terdapat 3 orang masuk dalam daftar pendetesian, dan 89 orang masuk daftar overstay.

Selain itu, keimigrasian saat ini memiliki sebuah inovasi unggulan berupa permohonan antrian paspor secara online serta penerapan aplikasi pelapiran orang asing di setiap perusahaan, penginapan serta hotel dan villa di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja.

Ngurah Mas menyebut sistem itu akan memberikan kepastian waktu pelayanan bagi pemohon. Sehingga pemohon tidak perlu antri lagi di Kantor Imigrasi, karena begitu datang sudah langsung mendapat pelayanan.

“Cukup men-download aplikasi Antrian Paspor melalui play store, pendaftaran permohonan paspor sudah bisa dilakukan dari rumah melalui ponsel berbasis android,” beber pria asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.

Dalam aplikasi itu, pemohon tinggal mengikuti perintah yang ada, termasuk memasukkan persyaratan dalam permohonan itu. Keuntungan pelayanan dengan aplikasi itu, pemohon bisa menentukan waktu pelayanan. Sehingga pemohon tinggal datang ke kantor Imingrasi sesuai waktu yang ditentukan, sudah langsung mendapat pelayanan.

Menurut Ngurah, karena pelayanan dengan sistem antri online ini baru pertama kali diberlakukan, pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap pemohon yang datang langsung ke Kantor Imigrasi.

“Nanti kami siapkan dua loket, yang satu pelayanan dengan sistem online, dan satu lagi pelayanan secara manual. Kalau yang manual, datang dan harus antri dulu,” tutupnya.

 20 Desember 2017