PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRISTAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Singaraja (6/8), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja sebagai salah satu unit pelaksana teknis keimigrasian yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, maka berbagai upaya perbaikan pelayanan keimigrasian terus dilakukan sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government.


Pada hari ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja (Nanang Mustofa) menerima Kunjungan kerja Kepala Divisi Pemasyarakat (Suprapto) dalam kaitannya memberikan pendampingan dan penguatan pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi. Pada kesempatan itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja menyampaikan paparan terkait pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan pada 6 are perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas kinerja dan Peningkatan Pelayanan Publik serta disampaikan juga beberapa inovasi yang sudah dbuat seperti SIRAJA LAPAR DARAT (Imigrasi Singaraja Dalam Pelayanan Paspor Darurat), SIRAJA PANJAT (Imigrasi Singaraja dalam Pelayanan saat Jam Istirahat), SIRAJA TANPA UANG (Imigrasi Singaraja dalam Percepatan Paspor Rusak/ Hilang) dan SIRAJA GARANG (Imigrasi Singaraja dalam Pencegahan dan Pelanggaran).


Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakat (Suprapto) menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam membangun Zona Integritas sudah baik, dan kedepannya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Diharapkan 14 unit pelaksana teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian HUkum dan HAM Bali termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, sehingga sebagai komponen hasil dari kerja pembangunan Zona Integritas ini yaitu perubahan terhadap pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan dengan pelayanan yang bebas dari korupsi.