Menang Pra Peradilan, Imigrasi Singaraja Segera Panggil Tersangka Charles

Singaraja, — Kasus penahanan terhadap Charles George Albert (35) tak lain WNA Nigeria oleh pihak Imigrasi Singaraja kelas II Singaraja berbuntut panjang.

Charles George Albert melalui kuasa hukumnya Wirsanjaya dari kantor hukum Global Trus mengajukan gugatan praperadilan terhadap kantor Imigrasi Singaraja di PN Singaraja dengan registrasi perkara nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgr, (23/7) lalu.

Sekedar diketahui, Charles dijadikan tersangka oleh pihak kantor Imigrasi Singaraja, lantaran lantaran terbukti memakai data kependudukan palsu saat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

Kala itu, Charles diketahui menggunakan dokumen kependudukan berupa KTP palsu atas nama Komang Eli Agus Hermanto, warga Desa Cempaga, saat mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Singaraja.

Informasi dihimpun, sidang putusan pengadilan, Jumat (3/8) memutuskan, menolak 6 poin permohonan yang dijadikan objek praperadilan Charles selaku pemohon.

Hakim Tunggal, Ni Made Dewi Sukrani yang menangani perkara gugatan ini, dengan tegas menolak 6 poin permohonan yang dijadikan objek praperadilan oleh Charles selaku pemohon.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara yang timbul berupa nihil,” kata Hakim Tunggal, Dewi Sukrani dalam persidangan.

Berdasarkan putusan itu, maka langkah Imigrasi Singaraja, sebelumnya menetapkan Charles sebagai tersangka sudah benar dan sesuai prosedur. Sehingga langkah itu dinyatakan sah demi hukum.

Praktis, Charles tetap menyandang status sebagai tersangka atas kasus tindak pidana keimigrasian. Putusan menolak permohonan praperadila bertempat di Ruang Cakra PN Singaraja, pada Jumat (3/8) pagi itupun disambut positif oleh pihak Imigrasi Kelas II Singaraja (termohon).

Lain pihak, meski kecewa, koordinator Kuasa Hukum Charles, Wirasanjaya yang akrab disapa Congsan mengaku, menerima keputusan tersebut.

Meski gugatan kandas, Congsan tetap bersikukuh, bahwa pemohon (Charles) adalah seorang deteni. Sesuai UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, ada menyebutkan seorang Deteni harus dideportasi bukan ditahan.

“Jelas-jelas dikatakan pemohon seorang deteni. Saya sayangkan, deteni itu bukan ditahan, didetensi. Jadi, orangnya deteni suratnya penangkapan dan penahanan. Sesuai Undang-Undang keimigrasian jelas akhir dari perjalanan seorang deteni itu deportasi,” ujar Wirasanjaya dari Kantor Hukum Global Trust.

Congsan pun menjelaskan, akan tetap mengawal proses klien-nya dalam proses hukum pidana.

“Charles itu bebas demi hukum, bukan ditangguhkan, jadi tidak ada istilah penjamin. Karena bebas demi hukum, kami tidak memantau dia ada dimana. Kalau imigrasi mau melakukan pemanggilan paksa, itu perintah undang-undang ya silahkan,” terangnya.

Terpisah, Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Singaraja, Thomas Aries Munandar menjelaskan, pihaknya akan segera memanggil tersangka Charles, untuk segera bisa dilakukan peimpahan tahap II ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pihak Imigrasi akan melakukan pemanggilan paksa, lantaran sudah dua kali tersangka Charles mangkir dari panggilan pihak Imigrasi Singaraja.

“Dalam KUHP sudah diatur. Jika tiga kali tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan, dapat dipanggil secara paksa dan kami serahkan sesegera mungkin untuk pelimpahan tahap kedua,” tegasnya.

Charles kini dijerat dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta.