Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing

DENPASARbuserkriminal.com – Singaraja mencatat ada sebanyak 200 lebih Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di wilayah pengawasan Imigrasi Singaraja, yang meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Dari jumlah 200 lebih TKA tersebut, paling banyak bekerja di sektor industri terutama PLTU Celukan Bawang. Dengan banyaknya ada TKA, tentunya membuat pihak Imigrasi Singaraja mulai memperketat pengawasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Ngurah Mas Wijaya mengatakan, sebanyak 200 lebih TKA yang tercatat di Imigrasi Singaraja, tersebar bekerja di beberapa sektor, baik itu hotel dan restaurant serta industri terutama di PLTU Celukan Bawang. “Semua TKA itu dibawah pengawasan kami. Agar tidak terjadi penyimpangan terutama pelangaran izin tinggal, maka pengawasan kami perketat,” kata Ngurah Mas, Kamis (19/7) siang.

Dijelaskan Ngurah Mas, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mengantongi dokumen izin tinggal dalam bentuk Visa Terbatas (Vitas). Dan itu sudah diatur dalam Perpres No. 20 tahun 2018. Dimana, bagi TKA wajib mengantongi Vitas yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Vitas itu bisa sekaligus dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas yang berlaku selama 2 tahun. Dan itu dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua sudah diatur dalam Perpres nomor 20 tahun 2018,” jelas Ngurah Mas.

Dengan tingginya angka TKA yang bekerja di 3 wilayah dan Buleleng disebut-sebut sebagai wilayah dengan TKA terbesar, tidak serta merta dapat membuat pendapatan daerah melalui IMTA meningkat. Hal ini menyusul adanya Permen Ketenaga kerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Munculnya permen itu, membuat Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2014 terancam nganggur. Sebab, dalam Permen itu disebutkan dimana seluruh pendapatan Negara dari penggunaan naker asing termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan untuk penerimaan pemerintah daerah masuk kategori retribusi.

“Pada Permen itu termasuk pengaturan soal pungutan untuk TKA. Dan ini baru kami terima dan belum secara detil kami pelajari. Yang jelas seluruh pengaturan TKA ada di Permen tersebut dan tidak disebutkan soal IMTA, pemasukan daerah bisa dilakukan melalui retribusi,” pungkas Ngurah Mas.

Dengan terbitnya Permen tersebut kini mengancam keberadan Perda No. 4 Tahun 2014. Padahal PAD dari sektor itu cukup menjanjikan. Bahkan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng, pernah merancang PAD dari sektor IMTA tahun 2016 dirancang sampai Rp1 miliar. Mengingat, pendapatan sebelumnya yang terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terangnya Ngurah Mas kepala imigrasi kelas II Singaraja Bali ini,” Demer .